Daftar Pinjol Ilegal Terbaru, Ciri-Ciri, dan Cara Mengeceknya di OJK

Ulvac.co.id – Pinjaman online atau pinjol ilegal adalah layanan teknologi finansial (fintech) yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Entitas ini tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sehingga sangat berisiko bagi masyarakat. OJK melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) secara rutin memblokir ribuan aplikasi dan situs web pinjol tak berizin setiap bulannya untuk melindungi konsumen.

Masyarakat perlu memahami bahwa daftar pinjol ilegal selalu berubah karena para pelaku sering kali menutup satu aplikasi dan membuat aplikasi baru dengan nama berbeda dalam waktu singkat. Namun, pola operasi dan risiko yang ditawarkan tetap sama: bunga mencekik, tenor singkat yang tidak sesuai perjanjian awal, hingga intimidasi saat penagihan.

Mengetahui mana entitas legal dan ilegal menjadi pertahanan pertama sebelum mengajukan pinjaman. Jangan sampai kebutuhan dana mendesak justru menjerumuskan pada masalah finansial yang jauh lebih besar akibat ketidaktahuan terhadap status legalitas penyedia jasa pinjaman.

Bagaimana Ciri-Ciri Pinjol Ilegal yang Paling Mudah Dikenali?

Mengenali pinjol bodong sebenarnya tidak sulit jika calon peminjam jeli memperhatikan penawaran yang diberikan. Pinjol resmi yang diawasi OJK memiliki standar operasi ketat, sedangkan pinjol ilegal cenderung menerabas aturan demi keuntungan sepihak.

Berikut adalah karakteristik utama yang membedakan mereka:

1. Penawaran Melalui SMS atau WhatsApp Pribadi

Ciri paling mencolok adalah metode pemasaran yang agresif melalui saluran komunikasi pribadi. Pinjol resmi dilarang keras menawarkan produk melalui SMS atau pesan instan tanpa persetujuan konsumen. Jika menerima pesan tawaran dana cepat dari nomor tidak dikenal, hampir dipastikan itu adalah pinjol ilegal.

2. Syarat Sangat Mudah Tanpa Skor Kredit

Pinjol ilegal sering mengiming-imingi kemudahan syarat, cukup dengan KTP dan foto diri, dana langsung cair. Mereka tidak melakukan analisis kemampuan bayar (credit scoring) yang layak. Hal ini sengaja dilakukan untuk menjerat sebanyak mungkin korban tanpa mempedulikan kemampuan pelunasan.

3. Akses Data Pribadi yang Berlebihan

Aplikasi pinjaman resmi hanya diizinkan mengakses “CAMILAN” (Camera, Microphone, Location). Sebaliknya, aplikasi ilegal akan meminta izin akses ke seluruh kontak telepon, galeri foto, hingga riwayat panggilan. Data inilah yang nantinya digunakan sebagai senjata untuk melakukan intimidasi dan teror saat peminjam telat membayar.

4. Identitas Pengurus dan Alamat Kantor Tidak Jelas

Penyedia pinjaman tanpa izin biasanya menyembunyikan identitas manajemen dan lokasi kantor fisik. Hal ini dilakukan agar mereka sulit dilacak oleh aparat penegak hukum ketika terjadi pelaporan dari korban.

Apa Saja Modus Operasi yang Sering Digunakan?

Pelaku pinjol ilegal terus memperbarui modus operandi mereka untuk mengelabui korban dan menghindari deteksi regulator. Salah satu taktik yang marak terjadi adalah replikasi nama. Pelaku membuat aplikasi atau situs web dengan nama yang sangat mirip dengan fintech legal, hanya membedakan satu huruf atau menambahkan spasi dan tanda baca, sehingga masyarakat terkecoh.

Modus lainnya adalah “salah transfer”. Pelaku mentransfer sejumlah uang ke rekening korban padahal korban tidak pernah mengajukan pinjaman. Setelah itu, pelaku akan memaksa korban mengembalikan dana tersebut beserta bunga tinggi dengan dalih pelunasan utang.

Jika menghadapi situasi ini, masyarakat disarankan untuk tidak menggunakan dana tersebut dan segera melapor ke bank serta pihak berwajib.

Kenapa Bunga dan Denda Pinjol Ilegal Sangat Tinggi?

Tidak adanya pengawasan dari OJK membuat pinjol ilegal menetapkan bunga dan denda seenaknya. Di awal penawaran, bunga mungkin terlihat rendah atau wajar. Namun, realitasnya sering kali berbeda jauh. Bunga bisa membengkak hingga 4% per hari, belum termasuk biaya administrasi potongan di awal pencairan yang bisa mencapai 40% dari total pinjaman.

Selain itu, tenor pelunasan sering kali dipersingkat secara sepihak. Jika di aplikasi tertulis 30 hari, penagihan bisa saja dilakukan pada hari ke-7 dengan ancaman denda keterlambatan yang tidak masuk akal. Akumulasi denda ini tidak memiliki batasan, berbeda dengan fintech legal yang total biaya keterlambatannya dibatasi maksimal 100% dari pokok pinjaman.

Apakah Utang di Pinjol Ilegal Wajib Dibayar?

Pertanyaan ini sering muncul di benak masyarakat yang sudah terlanjur terjerat. Secara hukum perdata, perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan dengan pinjol ilegal dianggap tidak sah. Hal ini merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat sahnya perjanjian.

Salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya “kausa yang halal”. Karena operasional pinjol tersebut ilegal dan melanggar undang-undang, maka perjanjian utang piutang tersebut batal demi hukum.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sebelumnya juga pernah menegaskan bahwa korban pinjol ilegal tidak perlu membayar utangnya. Namun, keputusan untuk tidak membayar tentu memiliki konsekuensi teror penagihan yang masif.

Langkah terbaik adalah melaporkan kejadian tersebut kepada Satgas PASTI dan kepolisian untuk penanganan lebih lanjut, serta mengganti nomor kontak untuk menghindari intimidasi.

Daftar Contoh Entitas Pinjol Ilegal yang Perlu Diwaspadai

Satgas PASTI terus memperbarui daftar blokir. Meskipun nama aplikasi terus berubah, berikut adalah beberapa contoh nama entitas yang sering muncul dalam daftar blokir OJK (berdasarkan pola penamaan yang umum digunakan pelaku ilegal):

• Pinjaman Dana Kilat – Mudah Cair (Pencatutan nama umum)
• Dompet Gajah – Pinjam Uang
• Kredit Uang – Pinjaman Cepat
• Dana Mas – Tunai Cepat
• KSP Bunga Matahari (Koperasi Simpan Pinjam palsu sering digunakan sebagai kedok)
• Aplikasi dengan nama menyerupai entitas legal (Misal: Memakai logo OJK palsu)

Masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada hafalan nama karena pelaku bisa mengganti nama aplikasi dalam hitungan jam. Kunci utamanya adalah melakukan pengecekan mandiri sebelum bertransaksi.

Bagaimana Cara Cek Legalitas Pinjol di OJK?

Untuk memastikan keamanan, masyarakat wajib memeriksa status legalitas penyedia pinjaman melalui saluran resmi OJK. Langkah ini hanya memakan waktu beberapa menit namun bisa menyelamatkan kondisi finansial di masa depan.

1. WhatsApp OJK: Simpan nomor 081-157-157-157. Buka WhatsApp, ketik nama aplikasi atau perusahaan pinjol yang ingin dicek. Bot OJK akan membalas status legalitasnya secara otomatis dalam hitungan detik.
2. Website Resmi: Kunjungi laman www.ojk.go.id. Di sana terdapat daftar publikasi fintech lending berizin dan terdaftar yang diperbarui secara berkala.
3. Email: Kirimkan pertanyaan melalui email ke waspadainvestasi@ojk.go.id atau konsumen@ojk.go.id.
4. Kontak 157: Hubungi layanan telepon Kontak OJK 157 untuk berbicara langsung dengan petugas.

Langkah Pelaporan Jika Menemukan Pinjol Ilegal

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas praktik lintah darat digital ini. Jika menemukan tawaran pinjol mencurigakan atau menjadi korban, segera lakukan pelaporan melalui kanal berikut:

• Satgas PASTI (Waspada Investasi): Kirim laporan ke email waspadainvestasi@ojk.go.id agar situs atau aplikasi tersebut segera diblokir.
• Aduan Konten Kominfo: Laporan dapat dikirimkan ke aduankonten.id atau melalui email aduankonten@kominfo.go.id.
• Kepolisian: Untuk kasus yang disertai ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi (doxing), korban dapat melapor ke situs patrolisiber.id atau kantor polisi terdekat.

Edukasi dan kehati-hatian adalah kunci utama. Jangan mudah tergiur dengan tawaran uang cepat tanpa menelusuri legalitas pihak pemberi pinjaman.

FAQ